Pendropan Anggota TNI, Polri, Brimob dan Densus 88 Ke Puncak Jaya

Drop Anggota Brimob Ke Puncak Jaya

Tolikara, KNPBNews -   selama beberapa tahun terakhir ini, terjadi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya terus menerus, dan juga terus penambahan TNI, POLRI, Brimob Densus 88, dan pasukan organik maupun non organik ke Puncak Jaya, namun saat terjadi insiden penembakan di disana, wartawan langsung tanya  kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih, begini pertanyaannya; apakah ada penambahan pasukan untuk pengamanan? Namun Kapolda Papua dan Pangdam selalu menjawab; tidak ada penambahan pasukan tetapi anggota polisi setempat dan di back up oleh TNI untuk mengejar pelaku penembakan, namun jawaban tersebut pembohongan publikJawaban di atas hanya menutupi perbuatan mereka yang tidak manusiawi, terhadap rakyat Papua Barat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, jawaban yang sebenarnya adalah ada penambahan pasukan TNI, POLRI, Brimob dan lain-lain. Melalui Crew Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Toli bahwa selama ini wartawan juga di tipu oleh petinggi TNI dan POLRI.

  Setiap kali penembakan pasti ada penambahan pasukan, terbukti setelah terjadi penembakan di post Kulirik distrik Mulia kota, Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 18/01/2014. Penambahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar ke Kabupaten Puncak Jaya, pantauan dari Komite Nasional Papua Bar at (KNPB) wilayah Toli.

Hari sabtu 25/01/2014, brimob dari wamena menuju ke Mulia, pukul 5:00 wpb, tiba di distrik Kuari, Kabupaten Tolikara 9:00, sebanyak 12 strada, dan ada 3 strada khusus untuk Bama, namun hari sabtu itu tidak sampai ke Puncak Jaya karena jalan rusak para sepanjang jalan distrik Kuari, Kabupaten Tolikara. Brimob juga telah memaksa masyarakat setempat untuk membantu dorong mobil.

Pantauan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Toli, hampir semua Brimob yang pergi ke Puncak Jaya adalah anak Papua, berkulit hitam, berambut keriting, tetapi pergi membunuh saudaranya, oleh karena makan minum dan kepentingan kolonial Republik Indonesia.

Mobil Brimob mogok, masyarakat sedang membantu kasih keluar mobil

   

                                            

Semua Mobil ini drop Anggota Brimob Ke Puncak Jaya

EMPAT ANGGOTA POLISI TEROR Pdt SOCRATES SOFIAN YOMAN.

Pdt . Yoman

PAPUA(UMAGI)-- Aksi teror kembali terjadi di Papua, sekitar pukul 19.30 (06/7) tadi, di jalan raya dari Kota Raja-Abepura, depan Saga Mall.

Sekita 4 orang anggota Polisi dari Satuan Brimob POLDA Papua, menahan mobilnya Pdt. Socrates Sofian Yoman, Ketua Sinode Babtis besera Ibu, bersama Matius Murib, mantan Wakil Ketua KOMNAS HAM Papua dan tiga orang anaknya yang hendak pulang setelah ibadah di Kota Raja Luar. Membuka paksa, pintu mobil dengan tangan kosong dan senter yang dipegang pada tangan sebelah salah satu anggota brimob ini dipasangnya dan tujukan langsung ke arah mata Pdt Yoman sambil mengatakan "anda kenapa berhenti disini? anda siapa?, kerja dimana?, dinas mana? kalau anda tidak senang polisi bicara, jangan caranya begitu" ungkap mantan wakil ketua KOMNAS HAM Papua

lanjud murib kepada media bahwa, rupanya mulai dari depan Kantor Perpustakaan Daerah di kota raja, Polisi yang telah menaiki dalam Mobil Truk merasa disenter dengan lampu sorot.

pada saat aksi tidak etis dan sikap arogansi, keempat orang polisi tersebut, Pdt Yoman hanya mengatakan beberapa kali dengan kata "saya minta maaf, saya tidak sengaja" tetapi dalam tempo lima menit polisi tetap bersih keras dengan nada keras memberikan tekanan tekanan pada seorang tokoh dan pimpinan gereja. ungkap Matius Murib.

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KOMNAS HAM Papua ini, mengaku kepada media, sempat mengingatkan kepada anggota Polisi untuk bicara baik-baik dengan seorang tokoh, dan dengan tegas saya mengatakan "anda tahu-tidak ini Pdt Sokrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Babtis Papua".

Setelah itu, ada seorang Polisi lain (senior) juga datang lalu meredahkan emosi anggota polisi yang sedang meror ketua sinode

ini.lalu akhirnya mereka pulang.

Masalah yang dilakukan ini akan dilaporkan kepada Wakapolda Papua, ungkap Matius kepada ke empat anggota polisi. "silahkan lapor saja, kami tidak takut", balas salah seorang anggota polisi. lalu mereka hentikan aksinya kemudian menuju ke arah Kantor Polsek Abepura.

Dari aksi yang dilakukan keempat Anggota Polisi ini, Mantan KOMNAS HAM Papua mengaharapkan agar Kapolda Papua dapat memeriksa dan memproses hukum terhadap keempat anggota yang bersifat arogan yang sewenang-wenang terhadap seorang tokoh masyarakat papua. Hal ini dinilai sebagai upaya profokasi dan memancing emosi masa masyarakat Papua. Untuk itu, kami meminta hentikan cara-cara teror dan kekerasan terhadap orang asli papua, dan orang papua tetap sabar dan mendorong

dialog damai jakarta-papua. (KADEPA)

SUMBER; FACEBOOK.COM

Pelanggaran HAM di Papua Bertumbuh Subur

ILUSTRASI (LIST)

Amnesti Internasional terus merima laporan yang kredibel tentang pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi seantero di Papua. Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan kewajiban HAM yang berlaku.

Dalam konteks ini berbagai pelanggaran HAM oleh pasukan keamanaan merupakan kegagalan pemerintah RI untuk mengindonesiakan rakyat Papua. Menetapkan agenda-agenda prioritas atas HAM menjadi hal yang teramat kompleks bagi pemerintah Indonesia.

Maka untuk pemerintahan baru yang pernah terjadi dalam sejaranya pun, mereka tidak bertanggunjawab dalam mengisi kemerdekaannya, seperti pembatasan hak berekspresi dan beragama serta pemindahan akvitis-aktivis politik damai, terutama saudara-saudara di Papua dan Aceh.

Juga masih berlangsung penindasan, diskriminasi yang terus menerus atas perempuan dan marginalisasi serta  pembiaran orang asli Papua dalam segala lini. Bahkan hukuman mati pun berlangsung bagi rakyat Papua dari tahun 1969 sampai saat ini.

Lalu, tidak ada sama sekali perkembangan dalam melakukan  reformasi yang dibutuhkan di bidang hukum dan kebijakan untuk mengerangi impuinitas dan penyelesaian pelanggaraan HAM di masa lalu terutama kejahatan berdasarkan  hukum Indonesia dan hukum internasional. Maka diharapkan agar pemilihan presiden mendatang mesti menyediakan kesempatan bagi kandidat-kandidat presiden untuk menanggapi situasi masalah HAM Papua dalam bingkai NKRI dalam kampanye terbuka melalui media massa.

Karena itu saya berpendapat, Amnesty pasti sudah akan menyerukan kepada semua kandidat presiden untuk harus memegang komitmen yang berpihak menindaklanjuti agenda-agenda HAM berikut ini, jika mereka ingin memegang Papua dalam koridor pemerintahan Indonesia selanjutnya:
1. Menjamin HAM oleh pasukan keamanan.
2. Menghormati dan melindungi kebebasan berpikir, berargumentasi dan  beragama.
3. Menegakan hak kebebasan berekpresi.
4. Menegakkan hak prempuan.
5. Menghormati HAM di Papua
6. Mengakhiri penggunaan hukuman mati.
7. Mempromosikan dan melingungi HAM di Papua.

Wajah Pelanggaraan HAM di Papua

Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI) tidak pernah alpa melakukan Pelanggaraan  HAM di Papua. Ada realitas kongkret bahwa orang Papua kapan dan di mana  saja dibunuh bagaikan hewan oleh NKRI.

Pelanggaraan HAM kembali terjadi pada Jumat 16/05/2014 di Waena Jayapura. Ada tiga orang ditangkap, dipukul dan dipenjarakan dalam peristiwa tragis ini.  Peristiwa penangkapan  itu dipimpin AKPB Alfred Papare S.ik dan Kiki Kurnia, wakil Kapolres Kota Jayapuara di ruang Badan Ekskutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  Universitas Cenderawasih (BEM Fisip Uncen).

Tindakan yang dikalukan oleh Alfred Papare dengan Kiki Kurnia sangat tidak professional. Mesti sebagai aparat penegak hukum, anda harus tahu aturan main. Anda jangan mengambil simbolitas sebagai penegak hukum tapi perlu tahu nilai-nilai penegak hukum, mana yang mesti anda terapkan atau tidak kepada masyarakat.

Karena setahu saya, tugas penegak hukum adalah melindungi, mengayomi dan menjaga, baik kepada masyarakat, pejabat maupun mahasiswa dan dosen. Namun dari dulu sampai sekarang, realita yang terjadi adalah penyiksaan, pemenjaraan, pemukulan secara tidak manusiawi, pelecehan dan perendahan harkat dan martabat manusia lebih khusus kepada aktivis-aktivis pejuang Papua merdeka. Itu semua salah.

Peristiwa yang sama -bahkan berlebihan- juga terjadi atas orang Papua Barat pada bulan Oktober  16/10/2013 di depan Gapura Uncen Abepura, Papua. Pada saat itu, penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Plus dilakukan oleh gerakan pemuda, pelajar, aktivis, mahasiswa dan rakyat Papua (Gempar) juga pemerintah bersama TNI/Polri tidak kalah membantai aksi Gempar. Ada terjadi penangkapan atas mahasiswa Uncen, Ottow dan Gesler, Stikom Muhammadiah, Universitas Teknologi dan Sains (USTJ) dan sejumlah mahasiswa dari seluruh kampus yang ada di kota Jayapura. Mereka yang jadi korban kekerasan militer sebanyak 160 orang. Itu watak NKRI bagi Papua.

Situasi demikian sudah pernah dipublikkasikan melalui media massa yang ada. Semua  tindakan NKRI  lakukan itu semua media yang ada. Baik lokal, nasional maupun internasional. Publiksasi kekersan pemerintah itu pun dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusian, diantaranya Komnas  HAM, ELSHAM, bahkan Amnesti Internasional. Lagi-lagi, media masa pula menjadi tempat maraknya publikasi tindakan kekersan NKRI terhadap orang Papua. Karena itu, tidaklah berlebihan apabila H.E Mr Moana Calcases Kolosil, Perdana Menteri Vanuatu sudah dan sedang membawa masalah Papua ke sidang tahunan PBB.

Sekalipun ada pukulan keras dari Vanuatu terhadap tindakan pemeritah RI di Papua selama ini, tetapi sama saja, kondisi Papua tak berubah. Pemerintah malah menghabisi rakyat Papua melalui cara dan tindakan yang lebih keji lagi. Indonesia tidak merasa bersalah dan bertambah kepala batu pula sekalipun sudah ada teguran keras dari negara-negara luar temasuk Vanuatu.

Contoh barunya, pada 20/05/2014, orang Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Papua (Solpap) turun berekspresi untuk meminta segera bertanggunjawab atas perang suku yang terjadi di Timika, yang mengakibatkan korban warga Timika yang tidak sedikit jumlahnya. Dikabarkan bahwa 105 orang asli Papua di Timika yang mati dibunuh oleh pemerintah dengan memperalat masyarakat suku-suku bangsa di Timika.

Yang menjadi aktor dan pelaku utama atas konflik itu adalah TNI/ Polri dan pemerintah serta Freeport Indonesia. Karena itu aksi yang dilakukan oleh Solpap merupakan tuntutan moral dan iman kepada  Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Polda dan Pangdam Papua untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik tersebut.

Memang, misi kemanusiaan itu selalu saja dianggap sebagai tindakan bodoh oleh pemerintah. Pandangan bodoh ini dinyatakan oleh pemerintah ketika Solpap menghadap pemerintah di depan Asrama Timika jam 09.00 pagi WPB. Mereka mengatakan, Gubernur, Polda dan Pandam saat tidak ada di tempat, kata polisi utusan Polda Papua dengan muka membatu.

Padahal Gubernur dan jajarannya itu sudah ada di kantor. Alasan yang dilontarkan polisi bukan hal baru bagi kami orang Papua. Sebernarnya mereka mau membungkam misi kemanusian orang Papua karena peristiwa konflik di Timika antara suku Migani, Mee dan Dani, damal, Dauwa itu adalah setingan dari BIN, Bais, Intelijen, Lemisi, BMP, dan LMRI serta pemerintah dan FT.Freeport.

Bagaimana pencuri mengakui bahwa saya pencuri ketika diadili di depan publik?  Jadi amat dimaklumi kalau polisi bikin alasan yang tidak logis. Lebih jelas lagi itu polisi larang kami untuk turun jalan atau long march. Semua ini mau menggambarkan secara jelas tindakan kekerasan NKNRI terhadap keberadaan Papua dari tahun ketahun.
Bagi rakyat Papua, semua kasus buruk (pelanggaraan HAM) itu sudah menjadi pengalaman harian.

Pengalaman ini biasanya disebut sebagai suatu memorial passionis, yang tak pernah akan terlupakan dari ingatan rakyat Papua karena hanya bukan  sekali saja terjadi. Namun pengalaman pahit itu mengandung sekian juta pelanggaraan buruk  yang tak dibahasakan.

Orang Papua selalu bertanya, kapankah konflik akan berakhir? Atau apakah masyarakat Internasional yang cinta akan HAM juga berpikiran bahwa rakyat Papua harus dihabisi bersama habisnya burung  Cenderawasih dan emasnya di Papua? Apakah ada tindakan kebijaksanaan oleh PBB dalam menuntaskan konflik Papua secara menyeluruh demi Papua Damai?

PENULIS: : Mudestus Musa Boma | Senin, 25 Agustus 2014 12:03
SUMBER: MS

Masyarakat Lanny Jaya Menyatakan 6 Poin

Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, M.SI saat menandatangani pernyataan sikap di Tiom

**Untuk Menyikapi Situasi Keamanan yang dilakukan KKB
 Lanny Jaya,-Dengan usainya operasi Aman Matoa di Kabupaten Lanny Jaya beberapa waktu yang lalu, seluruh elemen masyarakat Lanny Jaya meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, anggota DPRD, tokoh Pemuda, kepala distrik, kepala kampung, tokoh intelektual Kabupaten Lanny Jaya, Senin, 6 Oktober 2014 menyatakan 6 (enam) pernyataan sikap yang telah disepakati bersama menyikapi situasi keamanan di Lanny Jaya yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Pernyatan sikap tersebut merupakan pernyataan sikap tertulis ditandatangani langsung oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si, Wakil Bupati Berthus Kogoya SH, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya S.Th, Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya DIP, TH, Dandim 1702/JWY Letkol Inf. C.D.B Andires SH, Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin SH, MAP, M.Si, dan Danyon 756/WMS Letkol Inf. Andi Parulian SIP.
Isi dari pernyatan sikap seluruh elemen masyarakat Lanny Jaya yakni apabila terjadi lagi tindak kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di seluruh daerah Kabupaten Lanny Jaya maka disepakati berapa point sebagai berukut;
Pertama, Setiap kepala distrik, kepala kampung, LMD, tokoh gereja, kepala suku, intelektual dan seluruh masyarakat Lanny Jaya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab dipenuh atas terjadinya tindak kekerasan kriminal bersenjata didaerah/dikampungnya masing-masing.
Kedua, Apabila tindakan kekerasan oleh KKB terjadi lagi maka; seluruh masyarakat akan melakukan perlawanan secara fisik KKB dimaksud. Apabila masyarakat tidak mampu menghadapi kekerasan KKB maka memberikan ruang seluas-luasnya kepada TNI-Polri untuk upaya penegakan hokum dan jika eskalasinya semakin tinggi maka aparat keamanan dapat melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Dampak operasi pemulihan keamanan seperti terbakarnya honai/rumah, kerugian harta benda menjadi tanggung jawab masyarakat yang memberikan ruang/tempat bagi KKB untuk melakukan aksi tersebut.
Ketiga; apabila terjadi korban manusia maka langkah-langkah yang diambil adalah, jika ada korban sipil yang dilakukan oleh TNI Polri ditempat kejadian maka yang bertanggungjawab adalah masyarakat yang memberi ruang dan tempat kepada KKB dan keluarnya dapat dilakukan denda adat. Jika terjadi kelalaian aparat TNI Polri maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sewaktu-waktu Pemda Lanny Jaya akan melakukan ganti rugi. Jika ada Anggota TNI Polri yang terbunuh karena KKB dengan cara mencegat atau melakukan penyerangan di tempat tertentu maka dapat dijatuhkan sangsi adat dan yang bertanggung jawab disini adalah masyarakat pemberi ruang/tempat kepada KKB dan keluarganya serta kelompok kriminal yang melakukan aksinya. Apabila penembakan ataupun penghadangan terjadi dan dipastikan tidak diketahui oleh aparat desa maka pihak TNI Polri akan bersikap professional dalam menghadapi kejadian tersebut
Keempat,Kepala Distrik, Kepala Kampung, LMD dan semua aparat Negara yang bertugas di Daerah, Distrik, Kampung wajib melakukan upaya kewaspadaan dini dengan melakukan tugas keamanan didaerahnya dan apabila masih terjadi lagi maka satus kedinasan dari Kepala Distrik, Kepala Kampung dan LMD akan si tinjau.
Kelima, Apabila ditemukan aparat PNS, TNI dan Polri yang memberikan kontribusi dukungan kepada KKB, maka bagi PNS status kedinasannya akan di tinjau sedangkan untuk aparat TNI Polri akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Keenam, Apabila kedapatan ada anak-anak dari kampung tertentu yang ikut-ikutan dengan KKB, maka pemerintah akan berurusan dengan kampung tersebut dan keluarga dari anak-anak tersebut.

Suasana kegiatan pernyataan sikap oleh masyarakat Lanny Jaya di Halaman Kantor Bupati Lanny Jaya

Bupati Kabupaten Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si mengatakan, masyarakat Lanny Jaya sudah mengambil komitmennya untuk menyatakan sikap oleh sebab itu masyarakat harus proaktif agar dapat mewujudkannya keamanan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Lanny Jaya.
“Komitmen dan pernyataan sikap yang sudah disampaikan tadi kita yakin dan percaya bahwa masyarakat harus mewujudkan itu, tanpa lihat siapa-siapa bahwa keamanan itu miliknya sendiri,” katanya.
“Pernyataan sikap ini bersifat antisipasi artinya sebelum terjadi peristiwa maka seluruh pimpinan kampung harus proaktif memberikan informasi kepada aparat TNI-Polri maupun ditingkat distrik,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya, mengatakan pabrik pembuatan senjata tidak ada di Lanny Jaya, pihaknya berharap kepada aparat keamananan agar dapat menangkap oknum-oknum yang menyalurkan persenjataan dan juga amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Menurutnya, dengan adanya peristiwa ini TNI maupun Polri jangan hanya menjadi patner dengan pemerintah, namun harus juga bergandengan tangan dengan masyarakat awam agar masyarakat dapat di didik menjadi benar.
“Pabrik dan mesin untuk membuat senjata dan peluru itu tidak ada di Lanny Jaya, tidak ada di Papua, karena itu kami masyarakat Lanny Jaya menyatakan sikap dan tangkap orang itu,” katanya.
“Mari kita tingkatkan bersama-sama demi pembangunan di Lanny Jaya,” lanjutnya.
Sementara itu Dandim 1702/JWY,  Letkol Inf. C.D.B Andries SH, mengungkapkan, pihaknya sangat bangga terhadap masyarakat Lanny Jaya yang bersama-sama menolak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Yang paling terpenting adalah itu datang dari kesadaran bapak-bapak sekalian dan pernyataan sikap ini, merupakan langkah yang baik dan maju karena dengan kesadaraan tanpa paksaan dilakukan suatu tindakan yang baik untuk sama-sama jaga situasi keamanan di Lanny Jaya,” katanya
Disamping itu Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin, SH, MAP, M.Si memberikan apresiasi kepada masyarakat yang dengan berani bersama-sama menyatakan sikap,  karena itu dirinya berharap jangan hanya sekadar pernyataan sikap, melainkan seluruh masyarakat Lanny Jaya harus berkomitmen, bahwa kedepannya tidak lagi ada gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Lanny Jaya
“Kalau pernyataan saja tanpa komitmen, nonsen. Ingat keamanan itu bukan hanya tanggungjawab aparat keamanan saja tetapi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sehingga bila Lanny Jaya ingin maju mari kita jaga keamanan,”pungkasnya. (boby/worldpapuanews.com)

PGGBP Kutuk Kekerasan di Lanny Jaya

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh TPN/OPM dan TNI/Polri sejak 2012 hingga saat ini di Kabupaten Lanni Jaya, Provinsi Papua.

"Masyarakat akan terus traumatis selama kekerasan itu masih belum selesai. Sehingga, mendesak dengan segera kepada Pangdam VXII Cenderawasih dan Kapolda Papua bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk menarik kembali seluruh aparat TNI-Polri dari Kabupaten Lanny Jaya," kata Socratez Sofyan Yoman didampingi Pares Wenda dan Matius Murib kepada wartawan di kediamannya, Senin (11/08/14).

"Kami juga mendesak TPN/OPM (Endem Wanimbo dan Puron Wonda) untuk tidak menggunakan kekerasan dalam perjuangan aspirasi Papua Merdeka. Jadi, OPM berjuang untuk merdeka bukan membunuh orang," kata mereka.

Penulis buku Papua yang subur ini menjelaskan, hingga saat ini masyarakat dan Pemerintah masih lumpuh total di Kabupaten Lanni Jaya, sehingga TNI/Polri harus berhenti menjual senjata dan amunisi kepada TPN/OPM.

"Pemerintah/aparat keamanan hentikan kriminalisasi perjuangan damai OPM di tanah Papua dan menolak stigmatisasi GPK, GPL, KSB dan KKSB," ujar Yoman.

Menurutnya, pemerintah setempat harus merehablitasi dan membangun kembali semua fasilitas (rumah/honai) milik warga yang dirusak selama konflik dan kontak senjata di Kabupaten Lanni Jaya.

"Pemerintah Lanni Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata, seperti ibu dan anak yang terpaksa mengungsi mencari tempat aman saat ini," ungkap Dosen STT (Sekolah Tinggi Teologi) Baptis dan Dosen STT Izak Samuel Kijne Abepura.

Tokoh gereja lokal yang terkenal vokal ini mengatakan, pihaknya optimis tetap mengupayakan upaya perjuangan damai dalam penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

Ia bersama rekan-rekannya mengajak kepada semua umat manusia untuk bersolidaritas demi rasa kemanusian terutama terhadap korban pengungsi Lanni Jaya dengn cara memberikan dukungan moril dan materil.

"Kami butuh moril dan materil, seperti makanan dan obat-obatan dari semua pihak untuk bantuan terhadap semua pengungsi di Lanni Jaya," katanya berharap. (Abeth Abraham You/MS)

Mahasiswa Lanny Jaya Mendesak Pemerintah Setempat Bentuk Team Khusu

Menanggapi aksi Penembakan terhadap arlince Kogoya pada tanggal 1 Juli Lalu di Kabupaten Lanny Jaya, Pada hari Senin tanggal 8 Lalu Bertempat di Kabupaten tersebut, Mhasasiswa Lanny Jaya Melakukan aksi Damai Menuntut pertanggung jawaban Pemerintah Lanny Jaya. Demikian disampaikan Koordinator Aksi, Niolen Kotouki,S.IP, di Wamena . Dikatakan Penembakan Arlince Tabuni di Kabupaten Lanny Jaya merupakan Pelanggaran HAM berat yang tentunya ditanggapi serius Pihak Komnas HAM Papua dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya maupun beberapa Stakholder lainnya di Papua. Lanjut Niolen Kotouki, setiap Manusia memliki hak untuk hidup dan bebas bereksresi, dan yang berhak mencabut Nyawa manusia adalah hanyalah Tuhan yang menciptakan manusia itu Sendiri. Sehingga Pihaknnya mendesak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya termasuk DPRD setempat untuk segerah membentuk team Khusus pengungkapan kasus penembakan tersebut. Kotouki Juga mendesak Komnas HAM Papua untuk segerah menyelesaikan Persoalan tersebut Hingga Tuntas. Jika aspirasi tersebut tidak ditindak lanjuti Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Pihaknya mengancam aka nada aksi dengan masa yang lebih banyak. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Mhasasiswa Lanny Jaya Kota Studi Jayapura, Arnas Wanimbo, dimana pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Lani Jaya untuk segerah menindak lanjuti Aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut. Dikatakan, Arnas bahwa sesuai mekanisme yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa hokum perlu di tegakan, Siapapun bersalah dan melanggar Hukum di Negara ini Negara harus menghukumnya. Lebih Jauh Ia mengatakan, pihaknya dengan tegas membantah adanya isuh-isuh yang berkembang bahwa Penembakan Arlince Kogoya dilakukan oleh Orang tidak dikenal (OTK) karena menurut Arnas Wanimbo, Penembakan itu jelas-jelas dilakukan Pihak tertentu yang menurutnya telah diketahui Pelakunya. Untuk itu Pihaknya akan tetap menunggu tindak lanjut Pemerintah Lanny Jaya atas aspirasi yang disampaikan tersebut. Sebelumnya beberapa media Lokal di Papua memberitahkan bahwa pada tanggal 1 Julli 2013 Bertempat di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya telah terjadi penembakan Terhadap Arlince Tabuni yang berumur 12 Tahun.  (Ronny H)

TNI-Polri Lanny Jaya, Siap Laksanakan Amanat Pemerintahan dan Masyarakat Untuk Menjaga Mereka dari Gangguan KSB

Monday, August 4th, 2014 @ 3:34PM

Belum lama, sejak sekitar dua minggu yang lalu telah terjadi banyak pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) secara beruntun yang dilakukan para kriminal KSB (Kelompok Separatis Bersenjata) wilayah Lanny Jaya. Tindakan mereka telah membuat masyarakat takut dan trauma. Para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat wilayah setempat dengan tegas telah sepakat mengutuk keras apa yang telah mereka lakukan.
Misalnya saja, seperti apa yang disampaikan dalam jumpa pers kepada wartawan oleh Pastor Jhon Djonga, salah satu tokoh agama Papua. Beliau selaku pemerhati hak-hak asasi manusia menilai bahwa tindakan mereka benar-benar telah melanggar HAM.
“Soal ideologi dan masalah ketidakadilan itu harus dibicarakan, tidak mengambil tindakan apalagi melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil, seperti yang dialami tukang ojek di Lanny Jaya yang sedang melayani kebutuhan masyarakat ditembak, dia tidak bersalah lalu ditembak. Ini kan tindakan melanggar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia yang mau hidup,” tegas beliau. “Apapun alasan mereka, entah itu beda ideologi atau untuk sesuatu mau merdeka, jangan lagi membunuh masyarakat, stop.” tambah beliau.
“Saya meminta kepada kelompok siapa saja, stop dengan cara ini, sangat menyedihkan, membunuh masyarakat betul-betul melanggar HAM, karena hak asasi manusia diberikan Allah kepada setiap orang, apakah itu orang hitam, putih, pintar, bodoh atau siapa saja. Salah satu hak asasi manusia adalah hak hidup, sehingga tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada di negara mana pun yang boleh membunuh,” tambah beliau pada sela waktu yang lain.
Selanjutnya, hal senada juga diungkapkan Ketua LMA Jayawijaya Kayo Huby dan salah satu tokoh masyarakat Naligi Kurisi.
“Kami mengutuk pelaku penembakan, karena membunuh rakyat yang tidak berdosa, pelakunya harus ditangkap dan diproses hukum, sesuai undang-undang yang berlaku di negara Indonesia,” tandas Kayo Huby.
“Masyarakat tidak punya senjata, yang punya senjataTNI dan Polri, jadi kalau mau perang, berhadapan dengan TNI/Polri, karena masyarakat sipil tidak punya senjata, sehingga kami mengutuk pelaku penembakan. Apa yang dilakukan dosa besar karena membunuh masyarakat sipil tidak bersalah,” tandas Naligi Kurisi.  “Di daerah ini tidak boleh ada gerakan tambahan, daerah ini utuh NKRI. Orang tua tahun 1969 mengatakan bahwa hidup di bawah merah putih. Kalau ada yang mau merdeka jangan bunuh masyarakat, berhadapan dengan TNI / Polri,” tambahnya.
Selain itu, kutukan atas tindakan KSB juga disampaikan oleh Sekda Lanny Jaya, Christian Sohilait. “Atas nama pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, kami sampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban. Kami mengutuk keras aksi penembakan atas nama apa pun,” ujar beliau.

Amanat Keamanan untuk TNI dan Polri
Terkait pelanggaran HAM dan tindakan kriminal berturut-turut oleh KSB yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat mengamanatkan dan mempercayakan penanganan keamanan kepada aparat keamanan TNI dan Polri.
Sekda Lanny Jaya Christian Sohilait, seperti diberitakan oleh tabloidjubi.com (18/7) menyampaikan terkait hal tersebut. “Kami laksanakan tugas pemerintahan dan tugas kepada masyarakat. Pelayanan aktivitas pemerintahan harus berjalan dengan baik. Kami percayakan sepenuhnya masalah keamanan dan penangananan kasus ini kepada aparat keamanan, baik Polri maupun TNI,” tegas beliau.
Selain itu, pernyataan terkait mengenai amanat keamanan juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Prime. Dalam koran Cenderwasih Pos (1/8), diberitakan bahwa seluruh elemen masyarakat dengan tegas meminta kepada aparat keamanan TNI dan Polri untuk menangkap KSB pimpinan Enden Wadimbo. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota DPRD Lanny Jaya, Kepala Distrik Prime, tokoh agama, tokoh intelektual dan pemuda dan tokoh masyarakat dalam jumpa pers kepada wartawan(1/8).
Dalam berita koran tersebut, juga dimuat beberapa pernyataan tokoh setempat.
Pertama, oleh anggota DPRD Lanny Jaya Dopen Wakerwa. “Kami sebagai masyarakat Prime merasa sakit hati karena berturut-turut terjadi dan sampai saat ini terjadi lagi sehingga membuat masyarakat takut dan trauma” tegasnya.
Kedua, oleh Kepala Distrik Eman Wanimbo. Beliau menyampaikan bahwa pihaknya, aparat pemerintah setempat menyerahkan penuh kepada TNI dan Polri.
Ketiga, oleh tokoh intelektual Maliku Wanimbo. Beliau menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pihak aparat, tetapi dengan langkah-langkah yang tidak menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat sipil.
Terakhir, oleh Direktur Lembaga Riset Demokrasi Pengembangan Masyarakat Papua (RLD-PMP) Chris Wenda. Beliau menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Prime itu sudah tidak wajar, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri.
Masih terkait hal tersebut, dalam situs berita tabloidjubi.com (3/8) diberitakan mengenai beberapa pernyataan Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Jigibalom ketika jumpa pers dengan wartawan di kota Jayapura, Papua. Diantara apa yang disampaikan oleh beliau dalam berita tersebut, tertulis bahwa beliau berharap kepada TNI dan Polri agar mengamankan kabupaten Lanny Jaya dan tidak takut akan HAM, karena ini masalah kemanuasiaan.
Selanjutnya, masih dalam berita yang sama, Befa menyampaikan pertanyaan yang ditujukan untuk KSB. Mana yang lebih penting, masa depan atau orang Papua mati karena miskin, bodoh dan karena penyakit ? Beliau menilai bahwa aspek kemanusiaan itu penting. Anggota polisi juga manusia dan anak Tuhan juga, kemudian yang ditembak mati juga banyak polisi anak asli Papua.
“Apakah dengan menembak aparat akan langsung merdeka? Tentu tidak. Malah nanti bisa saja semua orang mati karena kemiskinan dan kebodohan, jadi Lanny Jaya harus aman. Program pemerintah harus didukung siapa saja, juga mereka itu (KSB) harus tahu diri, mereka menembak, menghancurkan ini,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak keamanan baik TNI maupun Polri wilayah Papua khususnya daerah Lanny Jaya, senantiasa siap memberikan pelayanan terbaik untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada mereka. TNI dan Polri siap melaksanakan amanat yang terlah diberikan oleh pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat Prime dan Lanny Jaya. TNI dan Polri siap menjaga masyarakat dari gangguan-gangguan yang senantiasa dilakukan oleh KSB. (Srt Ibrohim/Cen)
Foto-foto terkait :

Ketua LMA Kab. Jayawijaya Bpk. Kayo Huby Mengecam Tindakan KSB

Pastor Jhon Djonga Mengecam Tindakan Penembakan KSB di Kab. Lanny Jaya

Pertemuan pihak pemerintahan dengan tokoh masyarakat Prime

Konfrensi Wanita Baptis Dihadiri 2000 Peserta

Foto:BOBY/WORLDPAPUANEWS.COM
Penyamatan Kartu tanda peserta oleh ketua Ketua Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya, DIP, TH

Lanny Jaya,-Sebanyak 302 Gereja Babtis di Tanah Papua ikut serta dalam Konferensi X Wanita Babtis Papua yang di selenggarakan, Selasa 18 November 2014 di Bandara Udara Tiom, Lanny Jaya.
Konferensi X Wanita Babtis dihadiri sekitar 2000 orang dan konggres tersebut diawali dengan ibadah yang dibawakan langsung oleh Presiden Wanita Baptis Pasifik Barat Daya Ny. Amelia Gavidi.
Dalam khotbahnya Gavidi mengajak untuk seslalu bekerja dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.
“Sebagai pekerja kita harus selalu bekerja, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah agar Dia mendekat kepada kita,”katanya.
Sementara itu Ketua Departemen Wanita Baptis Papua, Yatina Wenda Kogoya mengatakan, melalui konfrensi X Wanita Babtis Papua dapat menjadi pekerja yang benar dalam semua aspek kehidupan.
“Agar dapat bersaing dan bekerja baik dalam bidang rohani, legislatif dan eksekutif serta dapat berperan aktif dalam dunia bisnis dan bidang lainnya,”katanya.
Yatina berharap agar konferensi ini dapat menghasilkan hal-hal yang baik bagi Wanita Babtis dan juga melayani sesama dengan sepenuh hati.
“Melayani Tuhan bukan hanya pada saat kita di Gereja, tetapi melayani dalam profesi apa saja yang Tuhan beri,”tegasnya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Papua, Ribka Haluk yang hadir mewakili Gubernur Papua mengatakan Konferensi Wanita Babtis X sangat bermanfaat dan dinilainya sangat positif dimana sesuai dengan visi dan misi Gubernur Papua.
Menurutnya, konferensi Wanita Baptis itu sangat positif dan bermanfaat
“Saya berharap agar seluruh lembaga gereja untuk menjadi mitra dalam membantu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,”katanya
Di tempat yang sama Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom SE, M.Si mengharapkan dengan adanya konferensi X Wanita Babtis Papua kedepannya akan meningkatkan sumberdaya Manusia di Papua khususnya di Lanny Jaya.
“Saya berharap kedepan akan terjadi peningkatan sumber daya manusia melalui ibu-ibu ini sehingga kualitas hidup keluarga dari anak hingga orang tua bisa baik, lebih dari itu dapat memberi kontribusi positif bagi gereja, Papua dan khususnya di Lanny Jaya,”pungkasnya.
Kegiatan Konferensi X Departemen Wanita Babtis Papua 2014 di buka langsung oleh Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya, DIP, TH, dan rencana akan berlangsung sampai Sabtu 22 November 2014. (boby/worldpapuanews.com)

Polisi Tetap Kawal Pembangunan di Lanny Jaya, Papua

Ilustrasi kelompok bersenjata di Papua. (sumber: Bumipapua)

Jayapura- Jajaran Kepolisian daerah Papua terus memberikan perhatian keamanan di Kabupaten Lanny Jaya, Papua pascapenembakan dua warga sipil pada akhir Januari lalu oleh kelompok kriminal bersenjata Porun Wenda.
Apalagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut mengancam bahwa penembakan itu merupakan bentuk protes dari penangkapan rekannya beberapa waktu lalu oleh Timsus Polda Papua. KK juga tidak menginginkan pembangunan jalan di Lanny Jaya.
"Kepolisian tidak ada masalah dengan ancaman dari KKB Porun Wenda, karena sudah menjadi tugas kami untuk memberikan dan menciptakan rasa aman di wilayah Indonesia," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige di Kota Jayapura, Senin malam (9/2).
Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. "Jadi diminta atau tidak minta oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk pengamanan, kami, polri tetap akan melakukan pengamanan terhadap proyek pembangunan, terutama pembangunan jalan," lanjutnya.
Ancaman yang dilontarkan oleh KKB Porun Wenda, lanjut Patrige, tidak perlu ditakuti masyarakat, dengan harapan warga bisa bersatu, bekerja sama menolak kelompok tersebut yang tidak menginginkan pembangunan. "Porun menganggap sebagai panglima tertinggi tentara nasional dari organisasi Papua Merdeka (OPM), jadi mereka berbicara menurut versi mereka," katanya.
Menurut Patrige, yang juga mantan Wadir Intelkam Polda Papua, pembangunan di segala bidang perlu dipacu, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya. Apa lagi pembangunan infrastruktur jalan telah dianggarkan dalam APBD. "Anggaran sudah diturunkan oleh pemerintah jadi harus membangun, kalau ada ancaman-ancaman seperti itu bukan berarti pemerintah kalah, tidak," katanya.
Terkait ancaman KKB Porun Wenda agar dihentikannya proyek pembangunan jalan di Lanny Jaya, Patrige mengakui hal itu merupakan aksi balasan dengan ditangkapnya tiga orang rekannya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan penangkapan tiga orang lainnya beserta 500 amunisi di PTC Entrop, Kota Jayapura belum lama ini.
"Ini semua ada kaitanya dengan Porun Wenda, sehingga melakukan aksi itu. Polisi tidak tinggal diam, tetap melakukan tugas pokoknya yaitu melindungi, mengayomi masyarakat," katanya.

Penulis: /WBP

Sumber:Antara

Pemkab Lanny Jaya Bantu Ibu Hamil 5 Juta Agar Melahirkan Anak Cerdas

Bupati Lanny Jaya Bifa Yigibalom, SE, Msi menyatakan, komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya. Membangun pendidikan dimulai dari sejak ibu hamil, anak usia dini, sekolah dasar, lanjutan sampai menengah. “Kecerdasan harus disiapkan sejak anak dalam kandungan. Untuk itu, setiap ibu hamil diberikan bantuan senilai Rp 5 juta. Kiat ini, sudah ditiru oleh sejumlah kabupaten lain di Papua”, kata bupati.

Pernyataan itu disampaikan bupati saat membuka “Gerakan Membaca Seribu Anak Lanny Jaya” di lapangan terbuka Kota Tiom ibukota Kabupaten Lanny Jaya. Kegiatan akbar yang diikuti 1000 anak-anak dari 60 sekolah dasar yang tersebar di sejumlah distrik itu, diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional Senin (2/5).

Selain gerakan membaca, juga diadakan rangkaian kegiatan lain berupa “Menulis Surat kepada Mendikbud” di lembar daun kelapa hutan dan Menulis Impian Anak lanny Jaya” pada rentang spanduk sepanjang 300 meter. Kegiatan massal ini diselenggarakan atas prakarsa guruguru program Sarjana Mengajar Terdepan Terluar dan Tertinggal (SM3T) dari Universitas Negeri Medan (Unimed) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.

Menurut Bifa Yigibalom, kemajuan sudah di depan mata. Sudah ada tanda-tanda kebangkitan pendidikan di Lanny Jaya. “Kita sudah menanam yang benar dan pasti akan menuai yang benar”, ungkapnya. Terkait dengan upaya percepatan peningkatan pendidikan, ia berharap dukungan guru program SM3T dan guru lain untuk mempersiapkan anak-anak agar belajar lebih baik lagi. Tahun 2015, ditargetkan ujian bagi murid kelas 6 sekolah dasar tidak lagi dibantu siapa pun. Mereka sudah harus bisa mengerjakan ujian dengan otak cerdas yang dimilikinya. Mulai saat ini, anak-anak harus lebih rajin membaca, rajin belajar dan rajin ke sekolah.

Bupati juga berharap Oktober mendatang anak-anak dikumpulkan kembali untuk melihat perkembangan belajar tahap berikut. Selain itu, ia juga minta dipersiapkan anak-anak sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam kegiatan nanti akan diundang murid sekolah dasar dan PAUD masing-masing seribu anak. Mereka yang datang akan diberikan pakaian seragam, topi dan sepatu, janji bupati.

(UP4B)